Suasana pertemuan komsisi I DPRD Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Hadirnya perusahaan tambang batubara diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk kemajuan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar, namun tidak demikian dengan kondisi di Kecamatan Loa Kulu tepatnya di Desa Bakungan. Dua perusahaan tambang batubara didaerah itu yakni PT Multi Harapan Utama (MHU) dan PT Mahakam Indah Jaya meninggalkan dampak buruk buat warga, pertama dampak lingkungan berupa pendangkalan dan penyempitan sungai dan ketika hujan deras terjadi banjir lumpur.

Menindaklanjuti kasus itu, Komisi I DPRD Kutai Kartanegara mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan warga masyarakat Desa Bakungan, manajemen perusahaan tambang batubara dan pihak pihak terkait, Senin (22/5/2023).

Pertemuan RDP dilangsungkan diruang rapat Komisi I dipimpin Ketua Komisi Yohanes Badulele Da Silva didampingi Muhamad Saleh.

Yohanes Badulele Da Silva mengatakan, permasalah dampak lingkungan di Desa Bakungan ini, karena ada 2 perusahaan tambang disekitarnya. PT Mahakam Indah Jaya (MIJ), perusahaan tersebut sudah selesai atau pasca tambang.

"Tapi dampak yang tersisa dari kegiatan itu yang mengakibatkan masalah pada masyarakat, kemudian PT MHU tapi yang besar itu sebenarnya dari MIJ," kata Yohanes Badulele Da Silva.

Sementara DPRD Kukar sangat menyayangkan dengan ketidak hadiran keterwakilan dari PT MIJ, sehingga DPRD Kukar akan menjadwalkan kembali untuk melakukan pertemuan dengan PT MIJ.

"Sehingga pasca tambang yang areal sekitar 100an hektare itu tidak ditinggal begitu saja, kita upayakan untuk melakukan pertemuan," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, dari PT MHU melalui KTT mereka akan berunding ulang, pada bulan 3 mereka sudah mengerjakan tapi tidak maksimal, sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tapi masyarakat menganggap hal itu tidak maksimal, sehingga ini akan dikerjakan ulang.

"Saya minta dalam akhir bulan ini sudah terumuskan dengan baik, jadi hasil dari acara ini akan disampaikan ke manajemen MHU Jakarta, sehingga mereka akan melaksanakan ulang," sebutnya.

Dirinya berharap, persoalan yang dialami oleh warga Bakungan bisa teratasi dengan baik, DPRD mengarahkan untuk betul betul mengerjakan sesuai SOP-nya, agar tidak terjadi dampak lingkungan.

"Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan, ketika cuaca ekstrem yang terjadi banjir lumpur. Hak itu sangat menggangu aktivitas masyarakat," tutupnya.(riz/adv)